Sabtu, 05 Januari 2013

PEMEKARAN KAL-TARA SEBAGAI PENCITRAAN POLITIK

Kelahiran Kalimantan utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) banyak menuai pro dan kontra.Banyak yang menuding ada sejumlah oknum angggota DPR/DPRD telah memanfaatkan momentum tersebut sebagai lahan untuk pencitraan politik.Fenomena itu bisa dicermati dari pernyataan mereka di sejumlah media masaa local di Kalimantan timur,pernyataan yang dimaksud intinya mereka saling mengklaim bahwa pihaknya lah sebagai yang paling berjasa dalam proses pembentukan Provinsi Baru Kalimantan Utara. Fenomena pengklaiman seperti ini merupakan bentuk manipulasi oleh para politisi demi pencitraan politiknya.Implikasinya,substansi pemekaran dalam kenteks manajemen direduksi menjadi arena perebutan kekuasaan.Oleh karenanya pembentukan provinsi Kalimantan Utara ini terkesan menjadi jualan “murahan” para politisi.Diskursus yang lebih substansial tentang makna dan prospek pembentukan Kalimantan Utara justru terpinggirkan. Disamping itu menurut saya pembentukan DOB yang terbentuk selama 1999-2009,yang meliputi 164 kabupaten,34 kota, dan 7 provinsi telah gagal dalam urusan tata kelola daerah dan pelayanan public.Perilaku para pemimpin di Dob itu belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tujuan dari pembentukan DOB. Kesimpulan ini sungguh benar,saat ini yang menonjol dari pembentukan DOB itu adalah perebutan kekuasaan dan uang.Para penguasa atau elite politik setempat sibuk menebarkan pengaruh dan menggalang dukungan agar bisa menjadi kepala daerah atau anggota legislative.begitu pula yang terjadi saat ini di Kalimantan Utara,tidak sedikit para tokoh penguasa dan elite politik melakukan hal yang sama.Bukannya memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang hal positif dari pembentukan Kalimantan Utara,mereka malah sibuk untuk menggalang dukungan agar pada saat peresmian nanti mereka bisa mendapatkan tempat di kursi pemerintahan. 

 Oleh : Aji Sapto Nugroho

7 komentar:

Aldy mengatakan...

great!

cita-cita luhur pemekaran tentu agar kesejahteraan smakin mudah dijangkau, mndekatkan kembali penguasa dgn masyarakatnya, memperpendek bentang kendali dan kelola, dsb.

Naluri politik para politisi sprt slg klaim jasa yah itu biasa (ato mngkn blm lazim), mngingat sistem politik kita mnganut demokrasi pasar jd yah kuat2an aja jual kecap.. :)

AMKT Mangkaliat mengatakan...

Thank you for visiting, fellow blog lovers share information existing in the world.

AMKT Mangkaliat mengatakan...

aldy :
iya itu dari segi positif dari pemekaran, namun diluar kontek banyak yg memiliki kepentingan pribadi. terima ksih sdh membaca artikel kami dan terima kasih sudah share masalah topik ini,

AMKT Mangkaliat mengatakan...

ini lah suatu paham demokrasi yg dipaksakan dinegeri ibu pertiwi ini, demokrasi yg sekarang terjdi hanya sebagai alat kepentingan tangan2 kotor, contohnya aja pemekaran Kaltara yg sifatnya memaksa, belum seutuhnya dewasa sudah dipaksa buat dewasa.

AMKT Mangkaliat mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
iwan setiawan mengatakan...

memang yg harus dilakukan orang - orang berkepentingan tersebut adalah menginformasikan hal - hal positif dari dampak DOP tesebut. akan tetapi apakah setelah terbentuknya kaltara (dalam hal ini) akan bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah perbatasan?
atau memang murni hanya pencitraan para politisi untuk meningkatkan penghasilan dan memajukan level sosial pribadi?

rental ac mengatakan...

makasi bro ats informasinya, ane jadi khawatir tentang politik di negara ini

Posting Komentar

Terima Kasih sudah membaca postingan ini, mohon meninggalkan komentar dipostingan ini.